Indonesiafakta.com — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, kembali menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya semakin terancam oleh maraknya praktik politik uang dan tingginya biaya politik. Dalam dialog terbuka bersama mahasiswa, akademisi, dan penyelenggara pemilu melalui Festival Aspirasi BAM di Kabupaten Ciamis pada Senin (24/11/2025), Agun menjelaskan bahwa fenomena ini bukan lagi isu sesaat, tetapi sudah menjadi persoalan struktural yang harus segera di selesaikan.
Menurutnya, biaya politik untuk satu calon legislatif kini dapat mencapai Puluhan Miliar sebuah angka fantastis yang membuat demokrasi semakin eksklusif dan sulit di akses oleh generasi muda. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak hanya membebani kandidat, tetapi juga berdampak buruk terhadap integritas proses politik itu sendiri.
Agun mencontohkan berbagai kasus yang di alaminya dan juga dialami oleh banyak calon legislator lain. Tak sedikit di antara mereka yang harus berutang besar untuk mencalonkan diri, namun tetap gagal terpilih. Bahkan, beberapa harus menghadapi penyitaan aset akibat ketidakmampuan membayar beban politik yang mereka tanggung selama masa kampanye.
“Biaya politik sudah mencapai puluhan miliar. Ada yang tidak terpilih, ada yang sampai asetnya tersita. Kalau tidak segera diantisipasi, kesempatan anak muda dan generasi baru di parlemen akan hilang,” tegas Agun dalam dialog tersebut yang di kutip dari laman resmi DPR.
Mendorong Reformasi Menyeluruh pada Ekosistem Pemilu
Dalam kesempatan itu, Agun menekankan bahwa Festival Aspirasi BAM bukan hanya agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu. Seluruh aspirasi yang di himpun akan di bawa ke mekanisme resmi BAM DPR RI untuk di rumuskan menjadi rekomendasi kebijakan nasional.
Masukan dari Bupati Ciamis dan berbagai elemen masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi tersebut. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pemilu yang lebih berintegritas, murah, transparan, dan inklusif pada tahun 2026 mendatang.
Agun menjelaskan bahwa reformasi yang di butuhkan tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis, seperti prosedur pemungutan suara atau tata kelola kampanye. Menurutnya, perbaikan harus di mulai dari tata kelola rekrutmen penyelenggara pemilu, termasuk penguatan independensi KPU dan Bawaslu agar bebas dari intervensi politik maupun kepentingan tertentu.
“Pemilu harus berintegritas, lebih murah, dan menghasilkan yang terbaik. Itu hanya mungkin jika seluruh ekosistemnya dibenahi total,” ujar Agun.
Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki pola pembiayaan pemilu, mulai dari regulasi kampanye hingga penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Tanpa perubahan menyeluruh, kata Agun, demokrasi Indonesia hanya akan menjadi kontes kekuatan modal, bukan kompetisi gagasan dan kualitas kandidat.
Gerakan Nasional untuk Demokrasi yang Bersih dan Berkeadilan
Forum aspirasi yang di gelar di Ciamis menjadi salah satu rangkaian dari gerakan nasional yang di usung BAM DPR RI untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Melalui kegiatan seperti ini, Agun berharap tercipta ruang dialog yang sehat antara masyarakat dan legislatif, sehingga suara publik dapat benar-benar didengar dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Selain mahasiswa dan akademisi, kegiatan tersebut juga di hadiri oleh perwakilan media lokal, yang dinilai berperan penting dalam menyebarkan informasi dan edukasi politik kepada masyarakat. Agun memberikan apresiasi yang besar kepada berbagai pihak yang telah mendukung dialog terbuka ini, termasuk kampus-kampus yang menyediakan ruang diskusi bagi generasi muda.
Menurut Agun, meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan adil adalah langkah awal untuk membangun demokrasi yang lebih sehat. Ia yakin bahwa perubahan hanya dapat terjadi jika masyarakat ikut terlibat dalam prosesnya, bukan sekadar menjadi penonton. Dengan mengumpulkan berbagai aspirasi dari daerah seperti Ciamis, BAM DPR RI berupaya memastikan bahwa proses demokrasi Indonesia tidak hanya dibenahi dari pusat, tetapi juga berakar kuat pada kebutuhan dan suara masyarakat di tingkat daerah. Upaya ini di harapkan dapat mewujudkan sistem pemilu yang lebih berkualitas, terjangkau, dan mampu menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik.
