Indonesiafakta.com — Junta militer Myanmar memberikan amnesti massal kepada 3.085 tahanan politik serta lebih dari 5.500 buron yang dituduh melakukan pemberontakan. Kebijakan ini dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu nasional Myanmar yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Desember 2025. Amnesti ini menjadi perhatian internasional karena dilakukan di tengah kondisi politik Myanmar yang masih tegang sejak kudeta militer tahun 2021.
Pada Kamis, 27 November 2025, langkah nyata dari amnesti ini terlihat di Penjara Insein, Yangon, di mana tahanan politik mulai dibebaskan. Delapan bus digunakan untuk mengangkut para tahanan keluar dari penjara, menandai proses pembebasan yang telah diumumkan sebelumnya oleh junta. Momen ini menjadi emosional bagi keluarga dan orang-orang terdekat, yang menyambut para tahanan dengan haru di gerbang penjara pada pukul 11.30 waktu setempat. Banyak dari mereka menangis dan berpelukan dengan anggota keluarga yang telah lama dipenjara karena terlibat dalam protes atau dianggap menentang rezim militer.
Seorang pejabat Penjara Insein mengonfirmasi bahwa pembebasan ini adalah bagian dari amnesti massal yang telah diumumkan junta. Namun, pejabat tersebut tidak merinci berapa jumlah tahanan yang dibebaskan dari penjara tersebut pada hari itu, sehingga angka pastinya masih belum diketahui publik. Meskipun demikian, berbagai laporan media lokal dan internasional menyebutkan bahwa ribuan tahanan politik akan mendapatkan kebebasan dalam beberapa hari mendatang seiring implementasi amnesti massal ini.
Pemberian amnesti massal ini dinilai sebagian pengamat sebagai langkah strategis junta menjelang pemilu. Amnesty International dan beberapa organisasi hak asasi manusia menyoroti bahwa meskipun amnesti ini memberikan kebebasan bagi ribuan warga, langkah ini tidak serta merta menunjukkan perbaikan signifikan terhadap situasi HAM di Myanmar. Para kritikus menekankan bahwa masih banyak tahanan politik yang tetap ditahan karena aktivitas pro-demokrasi mereka, dan kebebasan yang diberikan kemungkinan terkait dengan kepentingan politik rezim menjelang pemilu.
Kebijakan amnesti massal ini juga memunculkan spekulasi mengenai motivasi politik junta. Dengan membebaskan ribuan tahanan politik dan buron, junta berpotensi menciptakan citra yang lebih lunak di mata publik, termasuk masyarakat internasional, sehingga dapat mempengaruhi persepsi dan legitimasi jelang pemilu. Namun, pihak oposisi dan kelompok pro-demokrasi menilai bahwa langkah ini tidak cukup untuk menjamin proses pemilu yang bebas dan adil, mengingat kontrol militer atas pemerintahan dan lembaga pemilu masih sangat kuat.
Situasi di Penjara Insein sendiri tetap menjadi simbol penting bagi kondisi politik Myanmar. Penjara ini dikenal sebagai tempat menahan para aktivis, jurnalis, dan anggota partai pro-demokrasi yang menentang kudeta militer. Proses pembebasan para tahanan politik di penjara ini menjadi momentum penting bagi keluarga dan komunitas, yang berharap bahwa langkah ini bisa menjadi awal menuju rekonsiliasi lebih luas.
Selain itu, kebebasan yang diberikan juga membawa tantangan baru. Para tahanan politik yang dibebaskan menghadapi ketidakpastian terkait masa depan mereka, karena banyak yang masih dicari atau diawasi pihak berwenang. Beberapa di antaranya mungkin akan tetap menghadapi tekanan, intimidasi, atau ancaman hukum, meski telah dibebaskan secara resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi nyata dari kebijakan amnesti dan perlindungan terhadap hak-hak warga yang baru saja kembali ke masyarakat.
Amnesti massal ini menjadi salah satu sorotan utama jelang pemilu 28 Desember, yang diprediksi menjadi momen penting bagi masa depan politik Myanmar. Masyarakat internasional menantikan apakah pembebasan ribuan tahanan politik ini akan diikuti dengan langkah-langkah reformasi yang lebih substansial, atau hanya menjadi langkah simbolis menjelang pemilu.
Dengan proses pembebasan yang berlangsung di Penjara Insein dan penyambutan haru keluarga, terlihat bahwa kebijakan amnesti ini memberikan sedikit harapan bagi warga yang terdampak krisis politik di Myanmar. Namun, tantangan besar masih menanti, terutama terkait keamanan, hak-hak sipil, dan kondisi politik yang tetap berada di bawah kendali militer.
