Indonesiafakta.com — Beberapa tahun terakhir, Indonesia terus menghadapi berbagai bencana alam yang tak kunjung reda, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, hingga kebakaran hutan. Setiap kali bencana melanda, korban jiwa, kerugian materi, dan dampak sosial selalu menimbulkan duka mendalam. Namun, meskipun intensitas dan skala bencana semakin meningkat, sebagian besar masih ditangani secara parsial dan belum diakui sebagai bencana nasional. Sudah waktunya kita menyadari bahwa situasi ini layak mendapatkan pengakuan dan penanganan setara bencana nasional.
Pengakuan sebagai bencana nasional bukan sekadar simbolik. Status ini memberikan dampak hukum dan administratif yang signifikan. Dana penanganan bisa dialokasikan lebih cepat dan merata, koordinasi antarinstansi pemerintah lebih mudah, serta sumber daya bisa diturunkan dengan segera untuk mitigasi, penyelamatan, dan pemulihan. Tanpa pengakuan formal, korban dan daerah terdampak sering mengalami keterlambatan bantuan, yang berdampak pada penderitaan yang seharusnya bisa diminimalkan.
Bencana yang terjadi di Indonesia sering kali bersifat kompleks dan bersamaan. Misalnya, musim hujan bisa memicu banjir di dataran rendah sekaligus longsor di perbukitan, sementara kekeringan di wilayah lain memperparah kebakaran hutan dan lahan. Dampak dari bencana ini tidak hanya fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Anak-anak putus sekolah, fasilitas umum rusak, dan mata pencaharian masyarakat terganggu. Ketergantungan pada bantuan darurat pun meningkat, sementara pemerintah daerah kewalahan mengelola situasi.
Selain itu, perubahan iklim global memperparah kondisi bencana di Indonesia. Curah hujan ekstrem, gelombang panas, dan naiknya permukaan air laut menjadi faktor risiko tambahan yang memerlukan penanganan terintegrasi. Mengakui bencana ini sebagai bencana nasional berarti pemerintah pusat memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mempersiapkan mitigasi, memobilisasi bantuan, serta merancang kebijakan jangka panjang yang efektif.
Contoh nyata adalah kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan beberapa tahun terakhir. Asap tebal menutupi kota, mengganggu kesehatan jutaan warga, dan bahkan memengaruhi negara tetangga. Dampak lintas wilayah ini menunjukkan bahwa masalah tersebut lebih besar daripada kapasitas lokal dan harus ditangani sebagai isu nasional. Pengakuan sebagai bencana nasional akan mempermudah penanganan lintas daerah, penyediaan dana cepat tanggap, dan koordinasi antar-instansi terkait.
Selain aspek administratif, pengakuan bencana nasional juga membawa pesan moral kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap serius keselamatan dan kesejahteraan warga, serta menempatkan penanganan bencana sebagai prioritas nasional. Dengan begitu, masyarakat terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan pembangunan komunitas tangguh bencana.
Langkah-langkah mitigasi pun menjadi lebih terstruktur. Dengan status bencana nasional, pembangunan infrastruktur bisa menyesuaikan risiko, kebijakan tata ruang dapat memperhitungkan daerah rawan bencana, dan program pendidikan kebencanaan dapat lebih luas diterapkan. Semua ini bertujuan mengurangi risiko dan kerugian di masa depan, sekaligus membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana yang semakin sering terjadi.
Sudah waktunya Indonesia mengubah paradigma penanganan bencana. Tidak lagi sebatas respons darurat, tetapi pengakuan formal sebagai bencana nasional akan memungkinkan strategi jangka panjang, alokasi sumber daya yang tepat, dan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Mengingat frekuensi dan dampak bencana yang terus meningkat, langkah ini bukan pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa.
